jdih.birohukum.jogjaprov.go.id
Jaringan Dokumentasi Informasi HukumJDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional
http://jdih.birohukum.jogjaprov.go.id/
JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional
http://jdih.birohukum.jogjaprov.go.id/
TODAY'S RATING
>1,000,000
Date Range
HIGHEST TRAFFIC ON
Tuesday
LOAD TIME
1.9 seconds
PAGES IN
THIS WEBSITE
0
SSL
EXTERNAL LINKS
0
SITE IP
103.255.15.33
LOAD TIME
1.922 sec
SCORE
6.2
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum | jdih.birohukum.jogjaprov.go.id Reviews
https://jdih.birohukum.jogjaprov.go.id
JDIH Badan Pembinaan Hukum Nasional
JDIH Kabupaten Bengkulu Selatan – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bengkulu Selatan
JDIH Kabupaten Bengkulu Selatan Blog. Middot; Published 27/09/2017. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 – Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Middot; Published 27/09/2017. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 – Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Middot; Published 27/09/2017. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017. Page 1 of 39.
JDIH Kabupaten Berau
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Berau. Profil JDIH Kab Berau. Kualitas Batu Pecah Berau Lebih Baik. Bupati Tinjau Jalan Rusak di Biatan Lempake. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang PERBUP NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN 2013. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang PERBUP NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK MASY. KELAUTAN PERIKANAN. Kualitas Batu Pecah Berau Lebih Baik.
JDIH B.I.G - Beranda
Keputusan Deputi Bidang IGD. Keputusan Deputi Bidang IGT. Keputusan Deputi Bidang IIG. SNI Survei dan Pemetaan. SOP Deputi Bidang IGD. SOP Deputi Bidang IGT. SOP Deputi Bidang IIG. Rancangan Peraturan / Keputusan. Rabu, 19 Agustus 2015. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Informasi Geospasial dan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan Tindak Lanjut Implementasi Hasil RAKOR IG di Hotel Kuta Paradiso Bali, Selasa 30 September 2014. Rabu, 18 September 2014, Badan Inform...
BERANDA
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BINTAN. ALAMAT DAN PETA LOKASI. Kunjungan Kerja Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung. Kunjungan Kerja Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bandung. PENANDATANGANAN MoU ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN DENGAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG. PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG Bpk.HERRY AHMAD PRIBADI., SH.MH. PERDA NOMOR 10 TAHUN 2014. Halaman 1 dari 2.
JDIH Kabupaten Bieuen | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Hukum
Intruksi Bupati Tahun 2010. Intruksi Bupati Tahun 2011. Intruksi Bupati Tahun 2012. Intruksi Bupati Tahun 2013. Intruksi Bupati Tahun 2014. Intruksi Bupati Tahun 2015. Intruksi Bupati Tahun 2016. M Zubair, SH., M.H (Kepala Bagian Hukum). Galeri Photo 1 Kota Bireuen (Kota Juang). Visi; Mewujudkan Kabupaten Bireuen yang bermartabat dan mandiri berlandaskan UUPA. "Gemilang datang pada mu, bila tekad kukuh berpadu" ». Galeri Photo 2 Kota Bireuen (Kota Juang). Galeri Photo 3 Kota Bireuen (Kota Juang). Peratur...
jdih.birohukum.jogjaprov.go.id
Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
JDIH Kab. Sleman. Hacked by Muslim Corporation Cyber #OpSaveMuslimPapua #IedulFitriBerdarah. JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, PUSDOK, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, kemenkumham RI, BPHN.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Blitar
Sambutan Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Blitar. Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT, Pemerintah Kota Blitar melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar pada tahun 2012 ini telah meluncurkan Sistem Informasi Perundang-Undangan dan Hukum secara online yang dinamakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Blitar. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah su...
Beranda
SELAMAT DATANG DI JDIH. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA. Adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, dengan fungsi sebagai berikut:. Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum. Meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;. Memudahkan pencarian peraturan perundang-undangan;.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Pemerintah Kab. Bogor
Sejarah Singkat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional. Hasil dari seminar tersebut oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional direspon dengan memprakarsai beberapa lokakarya, diantaranya dilaksanakan di Jakarta pada Tahun 1975, di Malang pada Tahun 1977 dan Pontianak pada Tahun 1977 dengan agenda pokok membahas kearah terwujudnya SJDIH serta menentukan program-program kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya dan terlaksananya pemikiran yang dicetuskan pada tahun 1974. Dengan dikeluarkannya K...
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
Profil JDIH BPH Migas. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPH Migas. Peraturan Bph Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus…. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak…. Peraturan Bph Migas Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga Dan Pelanggan…. Investor Bertaruh Harga Minyak Dunia…. Anjlok di 2014, Ini Prediksi…. Jakarta - G...
BPHN Library Gateway | One Stop Search
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. BPSDM Hukum dan HAM. JDIH Kanwil Kemenkumham Nanggroe Aceh Darussalam. JDIH Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. JDIH Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. JDIH Kanwil Kemenkumham Riau. JDIH Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau. JDIH Kanwil Kemenkumham Bengkulu. JDIH Kanwil Kemenkumham Jambi. JDIH Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. JDIH Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung. JDIH Kanwil Kemenkumham Lampung. JDIH Kanwil Kemenkumham Banten. JDIH Kanwil Kemenkumham Bali.