jdih.kotaprabumulih.go.id
JDIH Prabumulih
Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Adanya pelayanan informasi yang prima akan mendorong partisipasi masyarkat yang selanjutnya akan mendorong akuntabilitas pejabat publik maupun kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan. Jaringan Dokume. Jumat, 7 Maret 2014 11:57 WIB. Jumat, 20 Februari 2015 11:30 WIB. 2013 Si...
jdih.kotawaringinbaratkab.go.id
Beranda
Bagian Hukum Setda Kobar. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dituntut harus disiplin, sejak 2011 lalu. BKD telah memberikan saksi pemecatan terhadap 5 PNS. Dengan sosialisasi PP Nomor 53 ini, pegawai bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibanya serta mengoptimalkan kenerja sesuai tugas pokok masing-masing. Aturan tertuang dalam PP baru ini jauh lebih keras dibadingkan PP sebelumnya ujar Hariyadi. Pemkab Resmi Berhentikan 1 PNS.
jdih.kpu.go.id
JDIH - Biro Hukum KPU
PKPU Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara detail. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Rapat Pemaparan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Bersama BPHN Terkait Pengelolaan Dan Pengembangan Website JDIH KPU. Kunjungan Kerja ke BPHN. Kunjungan Kerja ke BPHN. Data/foto slideshow/2015-07-07 Ringkasan Dana Kampanye1.JPG. Data/foto slides...
jdih.kulonprogokab.go.id
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kulon Progo
Website Pemkab Kulon Progo. Fungsi dan Tugas JDIH. Program Legislasi Daerah (Prolegda). PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2017. PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018. Lampiran Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Desa. PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2018. Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa. PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018. PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018. Diseminasi Ranham Di Kab. Kulon Progo. Rabu, 23 Desember 2015 10:22:21. Raquo; I...
jdih.kutaikartanegarakab.go.id
JDIH Kutai Kartanegara
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kutai Kartanegara adalah merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sambutan Kepala Bagian Administrasi Hukum mengenai peluncuran Sistem Jaringan Data Informasi Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagan organisasi Bagian Administrasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SARANG BUNRUNG WALET No 58 Tahun 2013. Unduh (11388.69 KB). Kegiatan Disemin...
jdih.kutaitimurkab.go.id
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab. Kutai Timur | Just another WordPress site
Bab 1 – Latar Belakang. Bab 2 – Renstra Bagian Hukum. Bab 3 – Tugas dan Fungsi. Bab 4 : Program dan Kegiatan. PENYULUHAN HUKUM TERPADU DAN SOSIALISASI PERDA. Posted by jdih admin. On Mar 9, 2015 in Kegiatan. Reformasi Konstitusi: Perspektif Kekuasaan Kehakiman. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum. Ada sekitar 4 (empat) kali amandemen, yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Rumusan pasal yang dikemukakan di dalam UUD tahun 1945 pasca amandemen menyatakan secara tegas. On Nov 17, 2014 in Artikel Hukum.
jdih.lampungtimurkab.go.id
Situs Resmi Sekretariat Hukum Kabupaten Lampung Timur
LAMPUNG TIMUR MEMPUNYAI 9 PERDA DI TAHUN 2014. Kabupaten Lampung Timur mempunyai 9 PERDA di Tahun 2014 yaitu :. 1 APBD Tahun Anggaran 2014. 2 Penyelenggaraan Bantuan Hukum. 3izin usaha jasa konstruksi. 4 Penyelenggaraan ketenagakerjaan dan perlindungan modal tenaga kerja asing di Kabupaten Lampung Timur. 5 Penyertaan Modal pada PT . Bank Lampung. 6 Penerbitan pas kecil kapal dengan tonase kotor kurang dari 7 GT. DPRD Lampung Timur Sahkan Delapan Raperda. Jadwal Pembahasan Raperda Kabupaten Lampung Timur.
jdih.lan.go.id
JDIH - Lembaga Administrasi Negara
Lampiran Perka LAN No. 3 Tahun 2017 tentang Rincian Tarif atas Jenis PNBP yang berasal dari Diklat Teknis dan Fungsional pada LAN. Lampiran Perka LAN No. 3 Tahun 2017 tentang Rincian Tarif atas Jenis PNBP yang berasal dari Diklat Teknis dan Fungsional pada LAN Download Lampiran Perkalan No. 3 Tahun. Jumat,06 Januari 2017. Jumat,06 Januari 2017. Lampiran Perka LAN No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan LAN Tahun Anggaran 2017. Jumat,06 Januari 2017.
jdih.langsakota.go.id
Selamat Datang di Situs Resmi JDIH Pemerintah Kota Langsa
LAKIP and PERJANJIAN KERJA. Selamat Datang di Situs Resmi JDIH Pemerintah Kota Langsa. Welcome to Kota Langsa. Appropriately facilitate bricks-and-clicks intellectual…. Senin, 15 Juli 2013. Quickly implement customized platforms vis-a-vis synergistic…. Rabu, 10 Juli 2013. Pusat Kuliner Kota Langsa Diresmikan. Langsa - Pusat Kuliner Kota Langsa Diresmikan. Usai Kloter II Dilepas, Kloter III (Bireuen, Pijay, dan Acut) Masuk Asrama. Sambut Tahun Emas, IAIN Ar-Raniry Gelar Seminar Internasional. KOMISI VI DP...
jdih.lapan.go.id
Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum - LAPAN
PUU Terkait Tugas and Fungsi. Paten Yang Telah Sertifikasi. Paten Yang Sedang Dalam Proses. JDIH merupakan salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum, meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum, dan meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum. Asistensi dan Evaluasi JDIH LAPAN bersama Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Read more: Asistensi dan Evaluasi JDIH LAPAN bersama Pusat JDIHN BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Pada tangga...
jdih.lemsaneg.go.id
JDIH Lembaga Sandi Negara – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Progress Rancangan Peraturan Tahun 2016. Progress Rancangan Peraturan Tahun 2017. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 adalah :. Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. JDIH Lemsaneg merupakan anggota JDIH Nasional;.
